TIMES BIMA, SURABAYA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) kembali menerima pengalihan aset BMN tahap ke-2 senilai Rp 61 Miliar dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), di Kantor BPWS Surabaya, Selasa (23/11/2021) dalam rangka menyelesaikan pengalihan tugas dan fungsi BPWS ke Kementerian PUPR RI.

Pelaksanaan Serah Terima Pengalihan Aset Tahap 2 tersebut merupakan lanjutan dari serah terima tahap 1 yang telah dilaksanakan tanggal 9 September 2021 senilai 1,064 Triliun, sehingga pengalihan Barang Milik Negara (BMN) BPWS ke Kementerian PUPR telah mencapai 100 % yaitu sebesar Rp 1,125 Triliun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutan tertulis menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural, termasuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dinyatakan bahwa tugas dan fungsi BPWS setelah dibubarkan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

"Pembubaran tersebut dilaksanakan dengan cara pengalihan pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dikelola oleh BPWS ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”.

Mohammad Zainal Fatah menambahkan dengan dilaksanakannya pengalihan aset BMN tahap 2 tersebut pada saat ini pengalihan seluruh aspek tersebut sudah selesai 100%.

Mohammad Zainal Fatah berharap, kepada seluruh unit organisasi penerima di lingkungan Kementerian PUPR RI, untuk melakukan pendalaman kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPWS, mereview masterplan yang sudah dibuat, dan segera membuat rencana komprehensif," apa yang telah dilakukan BPWS adalah benchmark dan diharapkan layanan yang dikerjakan Kementerian PUPR RI ke depannya tidak menjadi lebih buruk, melainkan menjadi lebih baik," harap Mohammad Zainal Fatah.

Sementara Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Rini WIdyantini dalam sambutannya secara daring menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR RI sehingga dapat menyelesaikan proses pengalihan tugas dan fungsi BPWS ke Kementerian PUPR RI sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana dalam laporannya mengatakan aset yang diserahterimakan dari BPWS kepada Kementerian PUPR RI sebanyak 3.686 NUP dengan nilai sebesar Rp1,125 triliun dengan rincian aset berupa tanah Rp732 miliar, gedung dan bangunan Rp118 miliar. Kemudian jalan, irigasi, dan jaringan Rp134 miliar, aset tetap lainnya dan KDP Rp6,3 miliar, peralatan dan mesin Rp49, 4 miliar, software, hasil kajian dan ATB Rp84, 4 miliar.

Asep Arofah Permana menambahkan, Menteri PUPR RI telah menetapkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1018/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Tugas BPWS kepada Kementerian PUPR, "keputusan Menteri PUPR dimaksud telah menetapkan Unit Organisasi yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BPWS di Kementerian PUPR yaitu, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengatur Jalan Tol," imbuh Asep Arofah Permana.

Acara Pengalihan Aset BMN Tahap ke-2 diahiri dengan pelaksanaan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari BPWS kepada Kementerian PUPR RI yang diawali secara simbolis dari Plt. Kepala BPWS, Achmad Herry Marzuki kepada Staf Ahli Bisang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR RI, Asep Arofah Permana dan dilanjutkan penandatangan oleh para pihak.

Turut hadir dan menyaksikan pada acara acara penyerahan aset Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahap ke-2 tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, Tugas Agus Priyo Waluyo, Imam Yunarto dari BPKP, Edy Juharsyah Plt. Kepala Biro Umum, Canka Amprawati Suryadi Putri Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Tri Agustiningsih Kepala Biro Barang Milik Negara, Subaiha Kipli Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI, Didiet Arief Akhdiat Sesditjen Cipta Karya, Pattiasina Jefri Recky Kepala PPLS Ditjen Sumber Daya Air, dan Achmad Subki Kepala BBPJN VIII Jawa Timur-Bali. (*)