TIMES BIMA, BIMA – Pergantian mendadak Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Presiden di tengah gelombang demonstrasi rakyat adalah peristiwa politik yang sarat makna. Tidak hanya karena Sri Mulyani dikenal sebagai simbol kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia.

Tetapi juga karena momentum reshuffle ini terjadi saat publik menjerit akibat biaya hidup yang makin mencekik. Pertanyaan utama pun muncul: apakah reshuffle ini merupakan solusi substantif bagi keresahan rakyat, atau hanya langkah politik kosmetik untuk meredam gejolak?

Demonstrasi besar yang pecah dalam beberapa pekan terakhir tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi yang membebani masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakstabilan nilai rupiah, serta ketimpangan sosial menjadi pemicu utama. 

Dalam situasi seperti ini, pemerintah memerlukan strategi komunikasi yang meyakinkan dan kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Namun, pergantian Menteri Keuangan justru memunculkan krisis kepercayaan baru. Investor asing mulai ragu terhadap konsistensi kebijakan fiskal Indonesia, sementara masyarakat menilai pergantian ini tidak otomatis menjawab problem sehari-hari: harga beras, BBM, listrik, dan biaya pendidikan yang makin mahal.

Langkah Presiden melakukan reshuffle memang sah secara konstitusi, tetapi timing-nya menimbulkan tanda tanya. Mengapa dilakukan saat tensi politik sedang tinggi? Apakah reshuffle ini bagian dari strategi untuk menenangkan massa, atau justru sekadar pengalihan isu dari tuntutan publik yang lebih fundamental?

Jika reshuffle hanya dimaksudkan untuk menyuguhkan “wajah baru” tanpa perubahan kebijakan konkret, maka langkah ini ibarat mengganti sopir tanpa memperbaiki mobil yang sudah mogok. Publik tidak membutuhkan kosmetika politik, melainkan perbaikan sistemik.

Risiko Ekonomi dan Politik

Sri Mulyani selama ini dianggap sebagai figur penting dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia. Ketidakhadiran beliau di kabinet menimbulkan risiko ganda: terutama terkait dengan Risiko ekonomi, di mana investor asing bisa menarik modalnya karena khawatir arah kebijakan fiskal berubah drastis dan Risiko politik.

Publik tentu bisa menilai bahwa pemerintah lebih sibuk melakukan kalkulasi politik ketimbang fokus menyelesaikan problem rakyat. Dengan kondisi rupiah yang sempat tertekan pasca pengumuman reshuffle, terlihat jelas bahwa pasar merespons langkah ini dengan kecemasan.

Pergantian menteri seharusnya diikuti oleh agenda perubahan kebijakan yang nyata. Rakyat menunggu solusi konkrit, bukan sekadar rotasi kursi. 

Pemerintah perlu fokus pada stabilitas harga bahan pokok, kebijakan subsidi yang tepat sasaran, transparansi APBN agar rakyat tahu ke mana uang negara mengalir, Keberanian melakukan reformasi struktural untuk menekan biaya hidup. 

Reshuffle kabinet bisa dipahami sebagai hak prerogatif Presiden. Namun, hak itu harus digunakan untuk memperkuat kepercayaan publik, bukan justru melemahkannya. 

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin mengatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan di tengah gejolak publik bukan sekadar soal nama atau figur, tetapi soal arah dan konsistensi kebijakan ekonomi. 

Jika reshuffle tidak diikuti langkah substantif untuk menjawab keresahan rakyat, maka ia hanya akan tercatat sebagai episode politik yang dangkal. 

Rakyat sudah jenuh dengan kosmetika politik. Yang dibutuhkan kini adalah tindakan nyata, kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil dan keberanian politik untuk menjaga keadilan social. (*)

***

*) Oleh : Muhammad Fakhrur Rodzi, S.IP., M.IP., Lingkar Pinggir Bima.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.