WAINGAPU – Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIA Kota Waingapu (Lapas Waingapu) melaksanakan apel dan ikrar bersama Pemasyarakatan Bersih dari Handphone, Pungutan liar dan Narkoba (Halinar) dan penipuan, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula serba guna dihadiri oleh seluruh jajaran petugas Lapas Waingapu serta melibatkan unsur eksternal dari Polres Sumba Timur sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Kepala Lapas Waingapu, Gidion I.S.A Pally mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal  (Dirjen) Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-150 tanggal 6 Mei 2026 tentang penguatan pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemasyarakatan.

Menurutnya, dalam pelaksanaan apel seluruh peserta membacakan ikrar bersama sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran Halinar seta segala bentuk praktik penipuan.

Baca juga

Polres Sumba Timur Berhasil Redam Kebakaran Padang Kering di Palakahembi

Oleh sebab itu jelas Gidion, melalui ikrar tersebut seluruh jajaran menyatakan kesiapan menerima tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Serta siap dievaluasi apabila ditemukan adanya indikasi keterlibatan maupun kelalaian dalam penanganan Halinar dan praktik penipuan didalam Lapas.

Ia menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas sekaligus mendukung program  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan pada blok hunian, tes urine bagi petugas dan warga binaan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara humanis, tegas dan sesuai standar operasional yang berlaku.

Baca juga

Serapan APBD 2026 Rendah, Fraksi Demokrat DPRD KLU Dorong Pemda Lebih Serius

“Melalui kegiatan ini Lapas Waingapu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bebas dari gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum,” kata Gidion. (*)