TIMES BIMA, LOMBOK UTARA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penanganan sampah di setiap daerah terutama pada sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan arahan kepada seluruh kepala daerah yang hadir pada rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat.

"Atas arahan pak Presiden Prabowo, seluruh fraksi-fraksi Gerindra di DPRD, termasuk fraksi Gerindra KLU merespon cepat arahan tersebut," ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU, Haji Nirdip kepada TIMES Indonesia, Rabu (4/2/2026).

Dari surat edaran DPP Gerindra ke seluruh pengurus dan fraksi Gerindra di DPRD, ada beberapa point menjadi gerakan bersama antara lain melakukan gerakan pembersihan sampah di lingkungan masing-masing dan menjadikannya program kerja rutin dan tetap.

Pembersihan dilakukan minimal seminggu sekali dengan menggerakan kader, anggota dan unsur-unsur masyarakat. "Apa yang menjadi arahan Fraksi Gerindra DPRD KLU akan mengawalnya," tegasnya.

Adapun byek-obyek pembersihan sampah yang menjadi target meliputi fasilitas umum, pasar, jalan lingkungan, saluran air, sungai dan pantai. 

Setelah sampah dilakukan akan mengumpulkan dan membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan dan menggerakan upaya pendidikan dan penanaman kesadaran masyarakat untuk tertib membuang sampah pada tempatnya.

Fraksi Gerindra juga akan berperan aktif dalam program zero waste atau waste to energy, serta mengupayakan tersedianya tempat-tempat sampah di tempat umum. 

"Arahan pak Presiden akan menjadi gerakan bersama, dan kami segera melakukan gerakan," imbuh anggota dewan dari Dapil Kayangan ini.

Pihaknya juga menekankan pemerintah daerah KLU yang didukung Gerindra harus memahami perintah Presiden.

KLU sebagai daerah pariwisata harus mampu mengatasi permasalahan sampah. Tidak hanya pada kawasan objek wisata, tumpukan sampah juga di lingkungan sekitar yang berasal dari sampah rumah tangga yang muncul hampir setiap hari.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD KLU, Artadi memperlihatkan sampah menumpuk di pinggir jalan Tanjung. (FOTO: Hery Mahardika/TIMES Indonesia)

"Pola penanganan sampah yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat reaktif. Artinya hanya bergerak jika ada keluhan atau viral. Padahal, akar masalahnya adalah ketiadaan akses pembuangan sampah yang sistematis," ucap anggota Fraksi Gerindra, Artadi.

Menurutnya, bila dinas sudah menyiapkan tempat pembuangan, namun masyarakat masih buang sembarangan, itu baru berbicara soal kesadaran. "Tapi faktanya, banyak wilayah yang tidak punya tempat pembuangan sampah. Jadi masyarakat mau buang ke mana," imbuhnya.

Ia menyoroti ketiadaan penyediaan kontainer atau jadwal pengangkutan yang jelas, titik-titik tumpukan sampah ilegal di pinggir jalan akan terus muncul kembali meski telah dibersihkan berulang kali.

Artadi menyayangkan kejadian seperti ini, kemudian keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di sejumlah desa terkesan menjadi monumen saja, tak berguna. Bangunan dan peralatan mahal yang dibeli dengan uang negara justru dibiarkan menganggur.

“TPS3R sudah ada, alat sudah dibeli, tapi tidak diaktifkan. Ini mubazir, sayang anggaran besar tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” terang anggota dewan dari Dapil Tanjung ini.

Ia mengingatkan bahwa masalah sampah di daratan dan pemukiman warga sama gentingnya dengan sampah di kawasan wisata Gili. Jika dibiarkan, tumpukan sampah ini akan menjadi penyumbang utama terjadainya bencana banjir saat musim hujan tiba.

Sebagai solusi jangka panjang, Artadi mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk lebih proaktif turun ke desa-desa. Ia menyarankan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai ujung tombak pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.

"Apa yang menjadi arahan Pak Presiden harus kita kawal," imbuh politisi Lombok Utara tiga periode ini. (*)