TIMES BIMA, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa arah kebijakan strategis pemerintah dalam pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia berlandaskan empat pilar utama.

“Pertama adalah menguatkan keterlibatan berbagai pihak dan seluruh lini pemerintah. Kedua, kita juga melakukan mitigasi risiko karena ada banyak potensi negatif yang harus diantisipasi. Lalu yang ketiga adalah pengembangan inovasi, dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan kapabilitas dan kapasitas teknologi riset dan inovasi,” ujar Nezar dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

Keseimbangan Inovasi dan Risiko

Nezar menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko. Menurutnya, ekosistem AI nasional harus tumbuh inklusif, etis, dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

“Yang kita butuhkan pada tahap ini di Indonesia, di tengah lanskap perkembangan AI di tingkat global, adalah bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan juga mengamati risiko-risiko yang akan muncul dari pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.

Salah satu risiko besar, lanjut Nezar, berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi generatif AI, seperti deepfake dan disinformasi yang dapat mengancam ruang publik.

“Kita tahu ada banyak sekali deepfake, video-video yang dibuat untuk tujuan manipulasi. Semuanya ada yang positif, tetapi juga banyak digunakan untuk misinformasi, disinformasi, kepentingan politik tertentu, propaganda, dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus betul-betul waspada,” tegasnya.

Belajar dari Praktik Global

Dalam paparannya, Nezar menyoroti bagaimana berbagai negara mengatur perkembangan AI. Uni Eropa, misalnya, meluncurkan AI Act yang menekankan regulasi berbasis risiko. Amerika Serikat mengeluarkan Executive Order yang fokus pada transparansi dan keamanan, sementara China bergerak cepat dengan regulasi ketat atas AI generatif.

“Ini penting untuk mendorong inovasi dan memperkuat seluruh prosesnya dengan mengambil praktik terbaik yang ada di berbagai tempat, agar adopsi AI dapat kita akselerasi dengan lebih cepat,” kata Nezar.

Nezar juga menyinggung rendahnya tingkat riset dan pengembangan (R&D) di Indonesia yang baru mencapai 0,24 persen dari PDB. Pemerintah menargetkan peningkatan alokasi hingga 1 persen PDB, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“R&D kita masih sekitar 0,24 persen dari PDB. Tetapi kita punya komitmen, kita akan meningkatkan R&D sampai 1 persen sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.

Empat Pilar Jadi Fondasi

Nezar menegaskan kembali bahwa empat pilar—penguatan kolaborasi, mitigasi risiko, inovasi, serta riset dan pengembangan—akan menjadi fondasi pengembangan AI nasional.

“Besar harapan kami agar kegiatan ini terus dilakukan sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi, guna membangun ekosistem artificial intelligence Indonesia yang etis, bertanggung jawab, dan mandiri ke depan,” tuturnya.(*)