Korem 174 Merauke dan Forkopimda Ikuti Pengarahan Presiden RI tentang Pengendalian Karhutla
Kepala Staf Korem 174 Merauke (Kasrem 174 ATW), Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko bersama Forkopimda Kabupaten Merauke menghadiri Pengarahan Presiden RI Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
MERAUKE – Kepala Staf Korem 174 Merauke (Kasrem 174 ATW), Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko bersama Forkopimda Kabupaten Merauke menghadiri Pengarahan Presiden RI Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021.
Pengarahan Presiden RI diikuti secara virtual melalui video conference bertempat di ruang Winay Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Jl Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada Senin (22/2/2021)
Pengarahan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 Presiden Joko ini diikuti unsur Forkompimda Merauke yakni Ruslan Ramli, SE, MSi (Plh Bupati Merauke/Sekda Kabupaten Merauke), AKBP Ir Ahmad Untung Surianata (Kapolres Merauke).
Selain itu, juga I Wayan Sumertayasa, SH (Kajari Merauke), Kolonel Enjang, SIP (Kasi Intel Korem 174/ATW), Letkol Inf Ganiahardi (Kasi Ter Korem 174/ATw) Letkol Czi Muh Rois Susilo, ST (Dandim 1707/Merauke) dan Elias Refra (Kasat Pol PP Merauke).
Kegiatan tersebut digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, diawali laporan Prof Dr Mahfud MD (Menkopolhukam RI) bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi bersama dan mendapatkan amanah untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan(Karhutla) bersama perangkat daerah di Provinsi yang rawan Karhutla.
"Sehingga perlu dilakukan upaya deteksi dini, patroli terpadu dan pengendalian pemadaman disetiap titik api yang muncul dengan melaksanakan penetapan siaga darurat lebih dini serta melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan," tegas Menkopolhukam RI.
Dalam pengarahan ini, Presiden RI tegas mengingatkan kepada para Gubernur, Bupati, Wali kota, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres, terutama kepada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah rawan bencana Karhutla, apabila di wilayah ada kebakaran dan membesar serta tidak tertangani dengan baik maka akan berisiko kepada pencopotan jabatan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
