LOMBOK UTARA – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KLU (Bappeda KLU) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KLU tahun 2027.

Tema Musrenbang RKPD yang diangkat kali ini berfokus pada Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat.

Kepala Bappeda KLU, Hermanto menyampaikan, Musrenbang RKPD menjadi agenda tahunan yang wajib terlaksana setelah beberapa rangkaian Musrenbang dari tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan, dan juga Musrenbang Kebudayaan. 

"Dan Musrenbang RKPD menjadi puncak dari berbagai kegiatan Musrenbang yang telah terlaksana dari bawah," ujarnya sebagai panitia pelaksana Musrenbang RKPD, Kamis (5/3/2026). 

Untuk menyusun RKPD KLU tahun 2027 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemda menyelenggarakan Musrenbang bertujuan untuk mendapatkan keselarasan, masukan dari semua pelaku pembangunan. 

"Pembangunan di KLU diarahkan untuk mewujudkan visi KLU tahun 2025-2029 bersatu untuk KLU semakin maju," terangnya. 

Ia menjelaskan, Musrenbang pada kali ini fokus pada penguatan masyarakat desa sehingga menjadi ruang krusial untuk mengidentifikasi berbagai inovasi desa yang berpotensi mendongkrak pelayanan publik serta kesejahteraan lokal. 

"Agenda pembangunan harus memihak kepada kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata," jelasnya mantan Asisten II Setda KLU ini.

Langkah ini dipastikan menjadi fondasi dalam penyusunan dokumen RKPD yang akan berfungsi sebagai pedoman tahunan bagi seluruh instansi di lingkungan Pemda KLU pada tahun anggaran 2027 mendatang. 

Dengan kehadiran 250 peserta dari unsur perangkat daerah, para camat, para kepala desa, instansi vertikal, para NGO, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Maka menguatkan permasalahan di tingkat bawah bisa terserap untuk pembangunan daerah ke depannya.

"Kami sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada seluruh para pihak yang hadir untuk turut aktif menyuarakan pembangunan daerah sampai ke tingkat desa," imbuhnya.

Bupati Tekankan Penurunan Angka Kemiskinan

Sementara itu, Bupati KLU, Najmul Akhyar mengungkapkan, menyinggung tentang upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pendekatan pembangunan hunian masyarakat dalam program Desa Berdaya.

Najmul juga telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB agar program Desa Berdaya  di Lombok Utara difokuskan pada pembangunan hunian. Hal ini karena masih banyak rumah warga yang rusak akibat gempa bumi 2018 lalu dan belum sepenuhnya diperbaiki.

“Masih banyak fasilitas rumah rusak akibat gempa 2018 yang belum diperbaiki. Ini menjadi salah satu indikator kemiskinan yang harus kita tangani,” ungkapnya.

Ia memaparkan, saat awal berdirinya Kabupaten Lombok Utara, angka kemiskinan berada pada angka 43,29 persen. Namun saat ini angka tersebut telah turun menjadi sekitar 20,04 persen.

Penurunan ini menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Bahkan, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Lombok Utara sebagai daerah dengan laju penurunan kemiskinan tertinggi.

Najmul menjelaskan, pada tahun 2024 lalu angka kemiskinan KLU masih berada di angka 23,96 persen. Dalam kurun waktu satu tahun, Pemda KLU mampu menurunkan hingga lebih dari tiga persen. 

"Atas keberhasilan itu, KLU dinilai sebagai kabupaten dengan penurunan kemiskinan paling progresif," terangnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Upaya penurunan kemiskinan harus terus dilakukan secara maksimal. 

“Kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan bisa terus ditekan,” tegasnya bupati dua periode ini.

Najmul juga menyoroti adanya paradoks pembangunan di Lombok Utara. Di satu sisi, daerah ini memiliki jumlah kamar hotel terbanyak di NTB dan tingkat hunian paling tinggi.

Namun di sisi lain, angka kemiskinan di Lombok Utara masih menjadi yang tertinggi di Provinsi NTB. 

“Di tengah gemerlap pariwisata dengan jumlah kamar hotel terbanyak di NTB, justru angka kemiskinan kita masih tertinggi. Artinya kita harus berjuang lebih maksimal,” imbuhnya politisi Perindo ini.

DPRD KLU Dukung Visi-Misi Bupati

Sementara itu, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani menyampaikan, lembaga wakil rakyat mendukung visi dan misi bupati. Dukungan itu diwujudkan melalui program pokok pikiran (pokir) dewan.

Pada tahun ini, Pokir dari 30 anggota DPRD berjumlah 886 program. Dia berharap seluruhnya bisa terakomodir. "Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal karena pokir merupakan suara rakyat yang harus ditindaklanjuti,” katanya.

Agus menyoroti sektor pertanian yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal dalam pembangunan daerah..Padahal, lebih dari 60 persen masyarakat Lombok Utara berprofesi sebagai petani.

“Mayoritas masyarakat kita petani, tapi sektor pertanian hampir jarang tersentuh. Kami berharap sektor ini mendapat perhatian lebih,” katanya politisi PKB ini.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.

Menurutnya, pariwisata merupakan jantung perekonomian Lombok Utara sehingga perlu dikelola secara lebih kreatif agar semakin diminati wisatawan.

Karena itu, dia meminta agar ada upaya serius dalam pembenahan sektor ini. OPD terkait agar membuat terobosan baru. "Kami berharap Dinas Pariwisata lebih kreatif agar pariwisata kita semakin disukai dan dicintai wisatawan,” harapnya.

Kepala Bidang P2EPD Bappeda NTB, Firmansyah menilai tema penguatan kualitas hidup yang diusung daerah ini sangat sinkron dengan program strategis provinsi, terutama terkait pengelolaan sampah dan kemandirian desa.

“Forum ini harus melahirkan kesepakatan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (*)