TIMES BIMA, BIMA – Hari Guru Nasional 2025 bukan sekadar perayaan tahunan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para pendidik. Ia adalah momentum refleksi nasional apakah negara ini sungguh memberikan tempat terhormat bagi profesi guru, ataukah penghargaan yang diberikan masih sebatas simbol, sementara realitas keseharian guru jauh dari kata layak.

Di tengah dinamika kebijakan pendidikan, tuntutan kurikulum yang terus berubah, serta meningkatnya tekanan sosial di ruang belajar, pertanyaan mendasarnya tetap sama: bagaimana mungkin Indonesia maju tanpa guru yang kuat?

Dalam dekade terakhir, posisi guru menghadapi transformasi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menguasai teknologi, menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, dan merespons perubahan kurikulum. 

Di sisi lain, tidak sedikit guru terutama guru honorer masih bergulat dengan kesenjangan kesejahteraan, beban administrasi yang berlebihan, dan akses pelatihan yang tidak merata.

Tekanan ini diperparah oleh beban ganda yang sering tak terlihat: guru menjadi konselor, fasilitator, sekaligus mediator bagi berbagai persoalan sosial yang masuk ke ruang kelas. Ketika konflik keluarga, kekerasan sebaya, hingga isu kesehatan mental siswa meningkat, guru sering kali menjadi pihak pertama yang harus turun tangan tanpa dibekali pelatihan memadai.

Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat disederhanakan hanya pada kurikulum atau nilai ujian. Pusat dari semua persoalan itu adalah guru dan fundamentalnya, kualitas ekosistem kerja mereka.

Tidak ada negara maju yang mengabaikan kesejahteraan gurunya. Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang tiga negara dengan kualitas pendidikan yang konsisten tinggi menempatkan guru sebagai profesi bergengsi dengan struktur karier, pelatihan intensif, dan gaji yang memadai.

Sementara di Indonesia, persoalan klasik “guru honorer bergaji rendah” terus berulang tanpa solusi komprehensif. Banyak guru honorer masih menerima upah di bawah standar kebutuhan layak.

Pengangkatan PPPK memang membantu, tetapi masih jauh dari cukup untuk membenahi akumulasi masalah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin meminta guru menjadi motor perubahan ketika kebutuhan dasar mereka saja belum terjamin?

Satu masalah lain yang tak kalah serius ialah beban administrasi yang berlebihan. Guru dituntut membuat laporan ini-itu, mengisi aplikasi, mengikuti pendataan, dan menghadiri rapat yang tidak jarang menguras waktu. 

Alih-alih fokus ke pengajaran, energi guru banyak terbuang untuk pekerjaan administratif yang tidak berkontribusi langsung pada proses belajar. Jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah harus berani memotong birokrasi yang menghambat guru mengajar.

Distribusi Guru dan Kesenjangan Mutu Pendidikan

Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah masih signifikan. Guru berpengalaman cenderung menumpuk di perkotaan, sementara sekolah di pedesaan kekurangan tenaga pengajar yang memadai. Akses pelatihan, teknologi, dan sumber belajar juga tidak seimbang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, redistribusi guru, insentif daerah 3T, dan peningkatan kapasitas pelatihan harus menjadi prioritas nasional.

Guru adalah profesi belajar sepanjang hayat. Namun dalam praktiknya, banyak pelatihan bersifat seremonial, tidak relevan, atau sekadar formalitas kebutuhan administrasi. Kita butuh ekosistem pelatihan yang: berbasis riset pendidikan, fokus pada praktik di kelas, melibatkan pendampingan berkelanjutan, dan memastikan setiap guru, baik PNS maupun honorer, mendapatkan kesempatan yang setara. Penguatan kapasitas guru bukan pengeluaran, tetapi investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa.

Tidak sedikit guru hari ini merasa dihargai semakin rendah, terutama akibat perubahan relasi sosial antara keluarga dan sekolah. Ada orang tua yang mudah menyalahkan guru ketika anaknya bermasalah, padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Menguatkan guru juga berarti membangun kembali budaya penghormatan, komunikasi yang sehat, dan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan. Setiap keluarga harus memahami bahwa guru bukan pesaing, melainkan mitra utama membentuk karakter generasi muda.

Refleksi tanpa aksi adalah sia-sia. Agar momentum Hari Guru Nasional 2025 menjadi titik balik, diperlukan langkah nyata: Penyelesaian menyeluruh masalah kesejahteraan guru honorer.Pengurangan signifikan beban administratif melalui digitalisasi efektif. 

Penguatan pelatihan guru berbasis riset dan mentoring. Infrastruktur belajar yang memadai, terutama di wilayah 3T. Kebijakan redistribusi guru yang adil dan realistis. Budaya penghormatan dari masyarakat kepada profesi guru.

Ketika kita berbicara tentang visi Indonesia Emas 2045, kita berbicara tentang generasi yang unggul, berkarakter, dan kompeten. Tetapi visi besar itu akan rapuh jika dasar utamanya guru tidak diperkuat. Menguatkan guru berarti menguatkan masa depan Indonesia.

Menguatkan guru berarti menguatkan akal, moral, dan karakter bangsa. Menguatkan guru berarti menguatkan seluruh ekosistem yang menentukan arah negeri ini.

Hari Guru Nasional 2025 harus menjadi pengingat bahwa guru bukan hanya pilar pendidikan, tetapi pilar peradaban. Dan bangsa yang menghargai gurunya adalah bangsa yang sedang menyiapkan masa depan terbaiknya. (*)

***

*) Oleh : Muhammad Fakhrur Rodzi, S.IP., M.IP., Lingkar Pinggir Bima.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.